Puasa Ramadan tahun 2022 dimulai dengan perbedaan penentuan waktu permulaan awal puasa. Perbedaan yang terjadi di tahun ini terkesan lebih kentara karena terliput media secara luas. Mungkin, karena itu terjadi antara pendapat resmi pemerintah (Kementrian Agama) dengan Muhammadiyah. Salah satu organisasi keagamaan besar di Indonesia.
Sejatinya, perbedaan seperti itu setiap tahun juga selalu terjadi. Antara Kementrian Agama, organisasi keagamaan besar, dengan beberapa organisasi dan aliran keagamaan yang kebetulan berlokasi jauh dari akses media. Perbedaan tersebut lumrah dan sudah mampu menumbuhkan permakluman. Masing-masing orang atau kelompok memahami, karena memiliki metode perhitungan waktu, tanggal dan tahun yang berbeda.
Sependek pengetahuanku, belum pernah ada keseragaman dalam penentuan awal dan akhir puasa, yang disepakati bersama oleh seluruh ummat muslim Indonesia. Bahkan, ketika rezim Soeharto berkuasa sekalipun. Ketika itu, peran Pemerintah begitu kuat dalam urusan keagamaan warga. Mungkin, kesamaan itu pernah terjadi dulu, ketika masa awal Islam mulai dikenalkan. Dimana jumlah penganut belum meluas dan sumber rujukan pengetahuan juga belum banyak.
Peristiwa ini menegaskan bahwa perbedaan dalam tafsir keagamaan dan praktek ibadah, adalah lumrah. Faktanya, perkara seperti itu memang tidak pernah bisa diseragamkan. Hingga saat ini, belum pernah ada satupun pemilik otoritas tunggal, yang diakui bersama dalam satu Agama, sebagai pihak yang paling berhak dalam mengintepretasikan ajaran Agama. Oleh karenanya, sikap dalam merespond perbedaan tersebut menjadi penting. Sehingga, ragam perbedaan pandangan keagamaan, tidak bermuara pada konflik.
Ragam Reaksi
Dalam keluarga kecilku, perbedaan itu juga terjadi. Aku sudah mulai puasa pada Sabtu, 2 April. Sedangkan anak-anak dan Istri pada 3 April. Mereka mengikuti ketentuan pemerintah. Aku memakluminya, sehingga tidak perlu lagi bertanya alasannya. Semua berlaku seperti biasa.
Beragam reaksi muncul sebagai implikasi ikutan dalam mensikapi perbedaan. Ada yang menggunakan perbedaan penentuan waktu itu sebagai ajang untuk mendemonstrasikan “pembangkangan” terhadap rezim penguasa. Sengaja tidak mematuhi pendapat Kementrian Agama, sebagai representasi pemerintah saat ini. Sikap yang tentu tidak bisa dilarang.
Kenyataanya, menjelang puasa tahun ini, performa kinerja pemerintah memang sedang tidak baik-baik saja. Mereka harus “dijewer” keras, karena-salah satunya-gagal dalam pengaturan distribusi dan harga minyak goreng. Sekarang pengaturan solar pun bermasalah.
Reaksi lain yang muncul adalah menggunakan momentum ini untuk mendemonstrasikan “kesalehan”. Mungkin, tujuan akhirnya untuk menaikkan tingkat popularitas ataupun elektabilitas individu. Respond yang juga tidak bisa dilarang. Karena itu menjadi hak masing-masing Warga negara dalam menggunakan setiap momentum yang terjadi.
Dalam negara demokrasi, beragam reaksi yang muncul itu sah-sah saja. Sepanjang tidak melanggar aturan hidup bersama. Soal pantas dan tidak pantas, tentu standar masing-masing individu sangat beragam.
Mengasah Kejujuran
Sebagai pribadi yang menjalankan puasa, aku masih terus melatih diri. Puasa adalah ajang mengasah kejujuran. Puasa adalah amalan personal yang betul-betul tidak bisa terlihat oleh makhluk lain di dunia ini. Orang lain bisa melihat ucapan dan gerakan ketika aku sedang sholat, berzakat, berhaji, bahkan bersyahadat. Peristiwa itu bisa kasat mata. Puasa hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri dan Allah yang pasti maha tau.
Bagaimana aku bisa tau seseorang sedang berpuasa ?. Mungkin karena seseorang sedang tidak makan-minum di Warteg yang pintu dan jendelanya ditutup kain hordeng setengah ukuran ?. Ah…itu pertanda fisik yang sangat mudah mengelabuhi pandangan terbatas mata manusia.
Puasa, jauh melampaui aspek tidak minum dan makan di siang hari. Puasa, adalah media baik dalam melatih kejujuran kepada diri sendiri dan kejujuran dalam pembangunan relasi dengan ALLAH, sang penguasa jagat. Selamat berlatih. (AJH).
Ketua Pimpinan Ranting Muhammdiyah Legoso – Ciputat Timur