Tujuh belas ribu pulau se-Indonesia adalah pengetahuan umum yang selalu membuat kita kagum. Negara ini maritim dan agraris sejak dahulu. Setidaknya, itu yang saya yakini sejak kurikulum CBSA menyapa. Sebegitu luasnya negara ini, pasti melahirkan konsekuensi yang juga tidak sederhana. Misalnya, jumlah sekolah dari ujung ke ujung, termasuk bagaimana kebijakan memberikan dampak pada sekolah-sekolah tersebut. Pernah dalam beberapa konten, bangunan sekolah dianggap tidak segera direnovasi, padahal program ekonomi sudah berdiri kokoh di desa-desa. Sekilas masuk akal, tetapi apakah setara antara bangunan sekolah dengan bangunan koperasi? Bisa jadi tidak selalu.
Data berbicara. Indonesia memiliki 198.000 PAUD, yang 95 persennya adalah inisiatif yang hadir dari masyarakat langsung. Apakah 198.000 PAUD ini membutuhkan perbaikan bangunan? Bisa jadi. Lalu, apa yang pemerintah lakukan?
Pemerintah melakukan identifikasi lewat Dapodik. Sistem ini memberikan gambaran data mengenai jumlah rombongan belajar (rombel) hingga tingkat kerusakan bangunan. Proses ini kemudian berlanjut; pemerintah mengundang sekolah untuk proses verifikasi dan validasi (verval) kebutuhan setiap satuan pendidikan. Bisa jadi satuan pendidikan membutuhkan ruang kelas baru, toilet, UKS, atau sekadar butuh sentuhan renovasi.
Pasca-verval, satuan pendidikan yang memenuhi syarat akan melalui proses berikutnya: menyiapkan panitia pembangunan serta menyusun tim teknis perencana dan pengawas. Panitia pembangunan juga bukan sekadar panitia. Mulai dari penanggung jawab, sekretaris, bendahara, ketua pelaksana, hingga keamanan merupakan panitia yang bertanggung jawab secara penuh hingga pembangunan selesai. Penyusunan panitia juga termonitor secara resmi, sebab satuan pendidikan harus menyiapkan berita acara, SK, hingga pakta integritas para personel panitia pembangunan.
Tim teknis yang terdiri atas perencana dan pengawas setidaknya memiliki latar belakang arsitektur atau teknik sipil. Perencana inilah yang akan membersamai satuan pendidikan untuk menyusun RAB hingga menghadirkan spesifikasi teknis sejak awal hingga akhir. Sementara satuan pendidikan bekerja menyiapkan ubarampe revitalisasi, apa yang pemerintah lakukan?
Betul, pemerintah bekerja untuk memastikan setiap satuan pendidikan siap mengelola dana bantuan. Maka, proses transfer pengetahuan dimulai. Kepala sekolah dari sekian region berkumpul berdasarkan undangan. Mereka dibiayai oleh negara untuk hadir dan mendengarkan langsung paparan mengenai bagaimana melakukan pembelanjaan, menyusun laporan keuangan, memahami pengetahuan dasar mengenai bangunan, mengetahui aspek hukum dalam pembangunan yang disampaikan langsung oleh kejaksaan, hingga bagaimana mendokumentasikan pekerjaan pembangunan dari 0% hingga 100%.
Selagi proses transfer pengetahuan ini berlangsung, pemerintah yang diwakili para tenaga ahli bekerja dengan para peninjau (reviewer) yang berkomunikasi secara intens dengan para perencana. Dialog mengenai anggaran dan kebutuhan terbangun secara simultan. Kebutuhan ruang diterjemahkan dalam angka-angka. Hingga pada akhir pertemuan, kepala sekolah yang hadir akhirnya memiliki kemampuan untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh melakukan pengelolaan anggaran untuk membangun sekolahnya. Semua titik temu ini kemudian diejawantahkan dalam dokumen perjanjian kerja sama.
Dokumen tersebut berisi besaran anggaran yang harus dikelola, durasi pengerjaan, rekening yang akan digunakan, besaran tahap pertama hingga kedua, dan ditutup dengan komitmen progres yang semuanya bermeterai. Sah, negara berhadapan dengan satuan pendidikan secara langsung. Tanpa tedeng aling-aling. Lalu, dua minggu kemudian, dana pembangunan ini sampai kepada para kepala sekolah. Pembangunan dimulai, proses berjalan, tetapi proses ini tetap dikeroyok banyak pihak. Monitoring tentu harus dilakukan sebagai bentuk transparansi kebijakan. Para fasilitator dari kampus-kampus diterjunkan, pengawas mulai bekerja dan terus memonitor secara internal, serta pemerintah melakukan pemantauan progres melalui aplikasi SILAB. Proses ini berjalan tanpa henti; setidaknya 15.000-an sekolah se-Indonesia sudah mengalaminya sejak Januari 2026.
Proses ini adalah bagian kecil dari program revitalisasi pendidikan. Saya masih ingat bagaimana sebuah sekolah di Bandung mengalami kebakaran, lalu tim melakukan identifikasi. Terdata bahwa sekolah tersebut tercatat sebagai salah satu penerima program revitalisasi. Begitu juga dengan beberapa insiden lainnya.
Tim juga diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan validasi daerah bencana. Semua diterjunkan ke NTT, setidaknya ke tujuh kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ende, Sikka, Nagekeo, hingga Ngada. Mandatnya tentu saja verifikasi dan validasi kerusakan bangunan satuan pendidikan PAUD. Dalam satu kabupaten, setidaknya ada 30–159 satuan PAUD yang terdampak. Tim punya waktu seminggu untuk melakukan verval lapangan di tengah gempa susulan dengan frekuensi tinggi, hingga risiko longsor di beberapa titik. Tentu negara tidak langsung merenovasinya. Butuh waktu sesegera mungkin untuk memastikan pemenuhan yang negara lakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
Begitu juga bagi desa yang tak memiliki PAUD, negara hadir dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB). Tidak hanya bagi pulau tertentu, melainkan menjelajahi semua pulau dari ujung ke ujung lagi. Tanah datar, miring, bahkan berjurang pun sering menjadi topik saat paparan pasca-verval. Dilema kadang muncul, tetapi memang tidak semua desa memiliki tanah landai untuk dibangun sekolah. Situasi geografis di Indonesia sangat beragam. Kebijakan harus menyelipkan sedikit rasa bijak agar bangunan bisa berdiri, sehingga anak-anak bisa merasakan pendidikan usia dini yang bermutu. Begitulah negara hadir di berbagai lini.
Namun, ini memang pekerjaan yang sunyi, gelap, dan tak tersorot. Kita semua bisa jadi lebih suka dengan kabar sekolah rusak yang seolah tak pernah diupayakan perbaikannya, lalu mengisi kolom komentar dengan kalimat sarkas. Tanpa kita tahu, semua orang yang sedang mewakili negara tengah berjuang keras, jarang pulang, hidup menggelandang dari satu kota ke kota lain dengan minim pelukan dari yang tersayang demi masa depan anak Indonesia dan pendidikan bermutu untuk semua.
Angkat topi untuk para penggerak di balik layar semua program ini. Mungkin hari ini kerja kerasnya tidak terlihat, pengorbanan seolah tak berarti, tetapi semoga dari setiap goresan data kerusakan, hitungan tingkat kemiringan tanah, hingga sesederhana paparan pasca-kunjungan lapangan kelak menjadi amal saleh.
Activist on issues of comprehensive reproductive health and social rights