Ketidakberdayaan Perempuan dan Globalisasi

Masalah Umum Perempuan

Ketidakberdayaan menunjukkan kelemahan yang dimiliki seseorang. Hal inilah yang sering perempuan rasakan. Peran dan fungsi sosial antara perempuan dan laki-laki yang masyarakat ciptakan, sering bersifat tidak setara. Banyak keluarga lebih menekankan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi atau keterampilan menggunakan elektronik kepada anak laki-laki ketimbang perempuan. Perempuan mendapatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan mengasuh, melayani, dan merawat.

Ketidaksetaraan itu pada titik terjauh menimbulkan masalah besar bagi perempuan, seperti poligami, keterbatasan pendidikan, kekerasan fisik (KDRT) dan kekerasan seksual. Karena itu, perempuan memperjuangkan ide-ide emansipasi dan berjuang menyuarakan hak-hak mereka. Perempuan ingin melepaskan diri dari kedudukan sosial maupun ekonomi yang rendah serta melepaskan kekangan struktural dan kultural agar bisa maju dan berkembang sebagaimana yang mereka inginkan.

Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perempuan Indonesia memang selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan Indonesia mulai bergerak ke arah emansipasi. Pergerakan mereka mendapatkan perlawanan. Pada tahun tahun 1965 (awal rezim orde baru) pergerakan perempuan sempat menglami penghancuran, namun penghancuran itu tidak dapat menghentikan semangat perempuan Indonesia untuk berjuang mendapatkan haknya.

Di Indonesia ada sosok R.A. Kartini, seorang perempuan priyayi Jawa dengan pemikiran yang maju pada masanya. Pemikiran itu diekspresikan melalui surat-surat kepada sahabat Belandanya yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Sosok R.A. Kartini menjadi inspirasi dan penggerak emansipasi. Berkat kegigihannya dan dukungan suami yang seorang bupati, ia mendirikan sekolah perempuan di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kebupaten Rembang. Selanjutnya, Yayasan Kartini mendirikan sekolah di berbagai tempat.

Emansipasi ala R.A. Kartini menginginkan perempuan mendapatkan hak atas pendidikan yang seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Memang jika melihat sejarah, di zaman penjahahan itu yang berhak mendapat pendidikan ialah anak laki-laki keturunan bangsawan. Banyak perempuan Indonesia pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. R.A Kartini ingin agar perempuan diakui kecerdasannya dan diberikan kesempatan untuk tampil di ruang publik. Perempuan tidak perlu direndahkan atau merendahkan diri di hadapan kaum lelaki.

Perempuan dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama perempuan. Ketidakberdayaan secara ekonomi membuat perempuan terbelakang. Banyak perempuan desa bekerja di kota sebagai buruh karena kemiskinan di desa. Memburuh tidak menjamin kehidupan mereka, sehingga banyak perempuan memutuskan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman: suami, anak, demi mimpi kesejahteraan. Kebanyakan mereka bekerja di sektor rumah tangga.

Di daerah Jawa Timur, misalnya di desa Pancur, Bojonegoro, terdapat 15 orang tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dan memilih kembali ke kampung halaman karena tidak betah, mengira sudah punya modal cukup, atau mendapatkan perlakuan buruk. Salah satu perempuan yang pernah bekerja sebagai TKW adalah ibu Yati. Ibu Yati bercerita ia dan teman-temannya dikumpulkan di PT. Kemuning untuk diberikan pelatihan Bahasa Arab dan dikirim ke Timur Tengah. Meski gajinya sekitar RP. 1. 500.000, Ibu Yati memutuskan untuk kabur karena kerap mengalami kekerasan.

Kasus di atas menunjukkan bahwa perempuan menghadapi keterbatasan untuk bekerja di dalam negeri sekaligus di luar negeri. Bekerja di luar negeri, yang mereka kira akan menyejahterakan, malah membuat trauma fisik maupun mental. Kasus ini membuktikan bahwa kuasa laki-laki masih dominan di lingkungan tenaga kerja nasional serta internasional, sama sekali tidak ramah perempuan.

Kita memiliki  UU No. 7 Tahun 1984, tentang pengesahan konveksi mengenai penghapusan segala bentuk dikskriminasi terhadap perempuan. Tapi tidak ada undang-undang turunan yang mengatur secara rinci perlindungan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi, pelanggaran hak asasi, pelaksanaan penikmatan hak asasi, kesempatan, proses, kontrol dan penikmatan manfaat oleh perempuan, baik di lingkungan privat dan publik. Padahal, masyarakat demokratis harus mengakui, menghargai, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan.

Perempuan di Era Globalisasi

Memang kondisi perempuan masa kini lebih beruntung daripada kondisi perempuan pada masa lalu. Saat ini perempuan menikmati apa yang diperjuangkan oleh para perempuan hebat terdahulu. Perempuan bisa sekolah dan bekerja. Namun, di era globalisasi, dengan kecanggihan teknologi, perempuan tampak belum maksimal berkontribusi lebih baik dalam segala bidang kehidupan publik. Hanya saja, karena terbiasa “dihilangkan” secara sosial-politik selama ratusan tahun terakhir, perempuan kekinian masih cenderung ragu mengambil Langkah.

Banyak perempuan bahkan berpikir tidak perlu pendidikan tinggi karena toh, ia akan menjadi ibu rumah tangga. Banyak anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi berpotensi menyaingi laki-laki dan melanggar fitrah mereka di tengah masyarakat: sebagai makmum lelaki. Padahal, keduanya bisa berjalan bersamaan tanpa saling mengalahkan. Kendati era globalisasi mengubah banyak aspek kehidupan, tapi keraguan itu masih mendominasi perempuan.

Malahan, era globalisasi berperan dalam mengubah perempuan Indonesia menjadi sangat ‘Barat’. Globalisasi berdampak pada pemikiran dan gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk perempuan. Kaum perempuan memiliki gaya hidup yang jauh dari produktivitas, dan cenderung pada pamer kemewahan serta foya-foya. Kecanggihan teknologi mendorong perempuan mengikuti tren dan menjadikannya kebutuhan primer perempuan. Ini membuat perempuan larut alam kesenangan-kesenangan duniawi, jauh dari keterlibatan di ruang publik.

Mestinya kemajuan ini mendorong perempuan untuk memahami peran dan mengambil posisi dalam masyarakat. Seharusnya perempuan bisa menjadi kebanggaan. Seiring dengan itu, seruan yang menuntut dibebaskannya ruang gerak perempuan, diberikannya kesetaraan, ditegakkannya keadilan, kian semarak.

Menurut saya, perempuan jangan mengusulkan tentang emansipasi yang berarti kebebasan untuk berekspresi secara tidak rasional. Kebebasan diperjuangkan agar perempuan bisa berkontribusi di ruang publik. Namun, secara umum, emansipasi perempuan harus terus berjalan. Perempuan Indonesia harus mendapatkan hak-hak asasi mereka dengan utuh tanpa halangan.