Sejak 1998, PBB telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada setiap negara untuk meningkatkan kuantitas organisasi/kelompok yang berfokus pada isu perempuan; baik di ranah kampus melalui Pusat Studi Wanitanya, maupun di kehidupan sosial masyarakat melalui ornop/NGO; setelah periode kepemimpinan sebelumnya, gerakan/organisasi perempuan di Indonesia disederhanakan ke dalam PKK dan Dharma Wanita.
Hal itu diperkuat ke dalam SDGs yang diselenggarakan pada 2015 dengan salah satu indikatornya adalah pengarusutamaan gender. Sehingga peran-peran perempuan ke dalam agenda pembangunan negara kian bertambah. Maka dalam hal kehidupan bernegara, perempuan memiliki potensi yang luas.
Dalam situasi pandemi hari ini, Menurut Siti Noordjannah Djohantini selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah; perempuan memiliki potensi untuk dapat mensuport kebutuhan keluarga. Menurutnya, kepemimpinan atau kemampuan perempuan dalam menghadapi krisis cukup adaptif. Perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga karena kemampuannya berbagai kegiatan, tanpa pandang bulu.
Selain itu, perempuan memiliki kemampuan yang besar untuk melakukan kegiatan sosial. Seperti membantu sesama yang mengalami kesusahan karena Covid-19 dan seterusnya. Perempuan memiliki jiwa sosial, kerelawanan dan welas asih untuk membantu sesama menjadi kekuatan yg luhur dan luar biasa.
Meski demikian, potensi perempuan masih belum termanfaatkan secara optimal; yang kemudian juga menyebabkan produktivitas dalam ranah keluarga/domestik menurun karena beban keluarga yang berlebih. Tak terkecuali juga dalam kehidupan bernegara/publik, dalam handbooknya Afsaneh Nahafandi yang berjudulThe Art and Science of Leadership; perempuan dengan sifat empatinya cenderung menghasilkan kepemimpinan yang transformatif. Sehingga, sebenarnya perubahan dalam pembangunan sebuah negara akan tercapai jika mengoptimalkan potensi yang ada pada perempuan dan laki-laki.
Menurut Siti Noordjannah Djohantini, pada masa pandemi yang sangat sulit ini, kontribusi perempuan luar biasa dalam mempertahankan keluarga yang tentu itu sangat menentukan keutuhan keluarga. Banyak perempuan melakukan aktivitas ekonomi yang dikembangkan dari rumah; walaupun banyak kendala, namun perempuan memiliki keulatan, semangat gigih, dan memiliki daya tahan yang tinggi.
Tanggungjawab Konstitusi Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi
Persoalan ketidakutuhan melihat potensi perempuan yang justru menentukan keutuhan dalam konsepsi bernegara hanyalah sebagian kecil dari kurangnya perwujudan konstitusi benegara, yang mana dalam pasal 28 A-J telah tegas menyebutkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin dan kelas sosial.
Terlebih di masa pandemi ini yang telah memasuki tahun ke-2, pemerintah sudah seharusnya menerapkan kebijakan yang berorientasi pada upaya preventif dan alternatif atas kemungkinan Covid-19 menjadi epidemi. Misalnya dengan memperluas agenda pemberdayaan dan akses perempuan untuk memperoleh pengetahuan penunjang kewirausahaan, dan lainnya. Bukan sebaliknya, para pejabat negara justru menunjukkan ketidakcermatannya dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan sebagai seorang pemimpin.
Pada lanjutan pidato pembukaan Tanwir Muhammadiyah – ‘Aisyiyah (03/09), Siti Noordjannah Djohantini menyayangkan penanganan pandemi Covid-19. “Namun pada situasi seperti ini, patut disayangkan, dalam kenyataan penanganan pandami Covid-19 masih ada pihak-pihak yang melakukan korupsi; masalah dalam pemberian hak terhadap tenaga kesehatan dan juga hal-hal yang tidak simpatik.”
Dalam penegasannya, secara khusus pemerintah dan pejabat negara tentu memiliki tanggungjawab secara konstitusional untuk mengatasi pandemi ini dengan kebijakan dan program-program yang berpihak kepada penyelamatan rakyat secara umum yang menyelamatkan; memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil dan miskin yang jumlahnya semakin banyak.
Komitmen Bersama untuk Perubahan
Kompleksitas permasalahan akibat pandemi Covid-19 hampir merata di berbagai aspek kehidupan. Beberapa di antaranya adalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan keluarga, yang kesemuanya saling berkaitan jika ada salah satunya yang timpang.
Semua komponen dalam kehidupan berbangsa sampai ke lingkup terkecil, yaitu satuan keluarga dituntut mengatasi pandemi secara bersama-sama dengan cepat dan adaptif untuk stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Tak terkecuali juga organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, ‘Aisyiyah yang tidak pernah luput dalam merespon isu perempuan dan keluarga untuk perubahan dan perbaikan kehidupan bernegara.
Menurut Siti Noordjannah Djohantini, kita diajarkan untuk tetap memiliki harapan atau optimis bahwa pandemi ini akan berangsur membaik. Dengan catatan, semua pihak memiliki komitmen untuk menanggulanginya dengan sikap, tindakan dan perilaku yang bertanggungjawab dan berkomitmen kuat, kebersamaan, taawun, dan gotong royong.
Tunjukan sikap merunduk dan rendah hati penuh kesadaran spiritual dengan menengadah kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, kita harus meninggalkan sikap sombong, egois, dan sikap lainnya yang nirakhlak.
Sikap optimis dalam ajaran Islam harus teraktualisasikan dalam tindakan nyata dengan berbuat yang terbaik, menebar kebaikan untuk semua, membangun kesadaran kolektif dari warga bangsa untuk maju dan bersatu serta sikap positif lainnya.
Dengan demikian, perubahan-perubahan dalam setiap pengambilan keputusan melalui kebijakan dan program-program para pejabat negara akan mencapai perbaikan kehidupan, khususnya di masa pandem Covid-19.
