Menyoal Larangan Aktivitas LGBT di Piala Dunia 2022

Kapten Timnas Jerman, Manuel Neuer ditegur asisten wasit sesaat sebelum pertandingan Jerman versus Jepang dimulai. Ini terjadi karena ia menyembunyikan ban kapten bertuliskan “one love” berwarna hitam dibalik lengan kaosnya. Ban kapten tersebut dimaksudkan sebagai protes atas larangan kampanye LGBT di Piala Dunia kali ini.

Sebelumnya protes juga dilakukan oleh para punggawa tim panzer dengan berpose menutup mulut dengan tangan kanan. Akun twitter federasi sepak bola Jerman menuliskan “Melarang kami dari ban kapten One Love itu seperti melarang mulut kami”

Seperti kita ketahui sebelum gelaran Piala Dunia 2022 dimulai, para aktivis LGBT kerap melontarkan protes terhadap peraturan yang diberlakukan. Qatar sebagai tuan rumah mengenai larangan kampanye tersebut. Peraturan ini dianggap merenggut hak asasi untuk bebas berekspresi.

Bukan hanya itu, peraturan lain yakni larangan alkohol dan larangan menginap satu kamar hotel bagi mereka yang belum suami istri semakin mengundang reaksi lebih kencang dari kelompok pendukung LGBT karena merasa hal itu sangat mengekang.

Tentu kita tidak elok jika melihat keadaan ini dengan pandangan biner. Ada berbagai kacamata yang bisa kita gunakan untuk menarik benang merah permasalahan ini agar tetap bijak menyikapinya.

Paham Tidak Bisa Dibatasi, Perilaku Mungkin Bisa

Sungguh sebagai sesama manusia yang diberikan akal dan pikiran kita tidak bisa membatasi paham atau pandangan orang lain terhadap suatu hal. Bahkan jika dimusnahkan dengan peperangan sekalipun. Selama masih ada orang yang meyakini terhadap suatu paham maka selama itu pula paham tersebut masih ada.

Sama halnya dengan pelarangan LGBT, tidak ada yang dapat melarang seseorang yang beranggapan bahwa hal tersebut adalah normal. Bahkan menganggap LGBT merupakan anugerah cinta dan kasih sayang. Meski sudah membuat peraturan atau undang-undang dengan sedemikian rupa untuk menjegalnya. Peraturan mungkin bisa berpengaruh terhadap perilaku atau aktivitasnya, akan tetapi tidak dengan pemahaman yang ada dalam dirinya.

Contoh lain, di Indonesia PKI sebagai organisasi dan komunis/marxisme sebagai paham sudah secara resmi dilarang melalui Tap MPRS No.XXV Tahun 1966. Namun bila diperhatikan hingga hari ini secara organisasi memang tidak ada lagi yang menamakan diri PKI, tapi secara paham tampaknya masih eksis bahkan banyak digandrungi oleh para aktivis mahasiswa dan buruh. Bahkan paham kiri ini mampu melewati masa order baru yang notabene sangat anti. Pun demikian, sedilarang bagaimanapun paham ini tetap ada walau secara aktivitas tidak bisa leluasa.

Oleh sebab itu, kiranya sikap Qatar sudah tepat dan sudah sangat terbuka jika dilihat dari hukum negara yang diterapkan dan cara pandangnya dalam beragama. Qatar mengizinkan siapapun turis, pemain, pelatih, jurnalis masuk ke negaranya yang hendak turut serta dalam Piala Dunia tanpa terkecuali kaum LGBT. Tentunya dengan catatan tidak melakukan aktivitas berbau LGBT, baik secara langsung ataupun sekadar mengkampanyekan.

Artinya Qatar tidak membatasi pendatang secara pemahaman atau bahkan keyakinan, tetapi Qatar memberikan batas perilaku untuk kaum atau pendukung penyuka sesama jenis, suka semua jenis, dan transgender itu.

Di Mana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung

Berada di Semenanjung Arab yang kental dengan agama Islam, Qatar menerapkan hukum syariat dalam konstitusi negaranya. Hukum yang tentunya menjunjung tinggi syariat Islam dan cenderung berbeda budaya dengan negara peserta Piala Dunia lainnya. Sehingga perlu adanya sikap toleransi yang tinggi, baik dari pihak tuan rumah maupun para pendatang, untuk setidaknya selama turnamen sepak bola paling bergengsi ini berlangsung.

Peraturan yang diterapkan Qatar sebetulnya tidak melarang kaum LGBT untuk berkunjung dan mendukung tim kebangganya bertanding. Namun meminta para pendatang agar bertamu secara damai serta tidak melakukan “aktivitas” LGBT sebagai bentuk mematuhi serta menghormati budaya dan agama di mana ajang itu berlangsung. Toh, hal itu juga tidak akan mengganggu jalannya pertandingan.

Supaya ada perbandingan, mari ingat kembali Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pada saat itu masyarakat setempat turut memeriahkan ajang empat tahunan tersebut sekaligus mengenalkan budaya yang mereka punya yaitu vuvuzela. Alat musik semacam terompet yang jika dibunyikan secara bersamaan justru dianggap membuat bising dan mengganggu konsentrasi.

Namun hal itu tetap tidak dilarang sebab merupakan kearifan lokal yang dimiliki sang tuan rumah. Selaras dengan yang dikatakan ketua FIFA pada masanya, Sepp Blatter “Tidak sepantasnya melarang seorang fans membunyikan musik tradisional di tanah mereka sendiri” dan sikap pemain termahal kala itu, Cristiano Ronaldo “Banyak pemain tidak suka dengan suara vuvuzela, tapi mereka harus membiasakan diri mendengarnya”.

Alangkah baiknya jika Timnas Jerman berkenan meniru sikap kedua tokoh sepak bola di atas dalam menyikapi polemik LGBT kali ini. Sayangnya hingga saya menulis tulisan ini Jerman masih belum legowo dengan peraturan Qatar. Bahkan kabarnya bersama Denmark dan Inggris, Jerman mengancam akan keluar dari FIFA jika peraturan itu belum dicabut.

Statuta FIFA Terkait Politik

Sebagaimana yang sering dikampanyekan FIFA yaitu “Kick Politic Out of Football” yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (5) Law of the Games 2021/2022 dirilis International Football Association Board (IFAB). Pasal itu mengatur pelarangan berbagai atribut politik, pandangan politik, atau agama di dalam sepak bola.

FIFA juga menentukan simbol politik dalam bentuk apapun dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dan memungkinkan dikenakan sanksi. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana suatu simbol bisa dianggap berkaitan dengan politik? Bukankah simbol one love merupakan bentuk kampanye LGBT dan LGBT bisa dikatakan sebagai pandangan politik, sebab pandangan negara timur dan barat tentu berbeda?

Jikapun berdalih bahwa simbol one love adalah kampanye kemanusiaan dan kebebasan, lantas penggunaan simbol Ukraina dan Palestina tidak bisa menggunakan dalih yang sama? Toh dalam peperangan banyak menimbulkan tragedi kemanusiaan juga?

Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas menjadi wajar muncul di kalangan penikmat sepak bola. Karena sejauh ini FIFA belum menentukan indikator pasti simbol seperti apa yang bisa dikatakan berkaitan dengan politik. Sehingga FIFA seringkali dianggap tebang pilih dalam memberikan sanksi. Sebab demikian, kepada yang terhormat pejabat FIFA, saya mohon untuk lebih tegas dalam hal ini. Supaya polemik yang sama tidak terulang di kemudian hari. Kan tujuan awal diselenggarakannya Piala Dunia adalah upaya membangun perdamaian.Yuk bisa yuk.