Sosok Menteri Terawan seakan memproyeksikan dua sisi berbeda dari selempeng koin. Jika hari ini seluruh Indonesia menyayangkan kinerjanya dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka penting juga untuk tetap mengingat kapabilitasnya sebagai seorang dokter dengan segudang prestasi.
Meski demikian, bukankah baik menjadi menteri maupun dokter yang keduanya berkecimpung di dunia kesehatan? Apa yang melatarbelakangi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri tidak dapat diemban sebaik ketika dirinya menjadi dokter?
Perpaduan Politik dan Sains
Dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008), Prof. Miriam Budiardjo memaparkan pengertian ilmu pengetahuan atau sains. Keduanya, memiliki karakteristik berupa tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol (controlled circumstances).
Sementara menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengetahuan (knowledge) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, yang dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya.
Hal ini yang menurut penuturan McGaw dan Watson (1976:10) berarti bersifat objektif karena bisa diuji secara terbuka oleh ilmuwan lain (intersubjective testability).
Mengacu pada dua definisi tersebut. Tidak heran jika kemudian politik sulit untuk diklasifikasikan ke dalam sains atau ilmu pengetahuan yang dimaksud, karena tidak adanya hukum-hukum ilmiah semacam itu. Politik sebagai cabang ilmu yang dominan berurusan dengan perilaku manusia terbentur oleh fakta bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif, dinamis, dan sulit ditebak.
Meski kemudian pada tahun 1950 ditemukan pendekatan perilaku (behavioral approach). Berupa pola-pola berulang (recurrent patterns) dari setiap perilaku manusia; sehingga mudah untuk dirumuskan dan memungkinkan untuk masuk ke dalam linear ilmu pengetahuan eksakta. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena terlalu kuantitatif dan abstrak.
Jika dalam kedokteran diajarkan tentang ilmu pasti, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu sosial, ekonomi kedokteran, kebijakan biomedis, agama, serta psikologi. Maka, boleh dikatakan politik masih mengapung dalam aliran sungai yang sama di atas sampan yang bersisian tetapi tidak seperdayungan.
Politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power); pengambilan keputusan (decision making); kebijakan publik (public policy); dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).
Ilmuwan politik kerap dihadapkan dengan masalah pelik yang seringkali menjadikan manusia sebagai objek dari studi itu sendiri. Sehingga, ada nilai-nilai dan kecenderungan pribadi (subjektivitas) yang dapat memengaruhi cara mereka dalam melakukan penelitian.
Terawan di Antara Politik dan Sains
Lantas, bagaimana nasib Menteri Terawan yang biasa berada dalam lingkungan kerja saintifik by data dalam rumpun ilmu pasti kemudian diseret masuk menjadi bagian dari praktisi politik yang abstrak?
Dilansir oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam situasi krisis seperti saat ini pemerintah membutuhkan jawaban. Sementara itu, ketika idealnya sains hadir untuk membantu pembuat kebijakan (politik) agar mengurai benang kusut permasalahan dan merumuskan opsi-opsi solusinya. Justru berada pada ketidakpastian (uncertainty) dari pandemi Covid-19.
Sebagai situasi krisis, pandemi Covid-19 memiliki tingkat ketidakpastian (uncertainty) yang tinggi. Meminjam analogi Blyth (2002), uncertainty era pandemi sekarang bisa dibilang menyodorkan pilihan dilematis bagi pembuat kebijakan dan membuat mereka tampak tidak yakin dengan kepentingan materialnya.
Antara, mana yang lebih baik, mencari kredit politik dari menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan mengorbankan ekonomi; atau berupaya mengambil jalan tengah antara keduanya?
Uncertainty bagi Blyth (2002) berbeda dengan risiko (risk). Risk memiliki probabilitas yang masih bisa dihitung sehingga menghasilkan suatu alternatif solusi dan memungkinkan untuk diuji keberhasilannya.
Sayangnya, banyak upaya untuk mengikis jarak dengan sains justru berpijak pada pondasi yang keliru. Cairney dan Oliver (2017) menemukan fakta bahwa kalangan ahli kesehatan masyarakat tetap bertumpu pada asumsi rute linear.
Bagi asumsi linear, jurang pemisah sains-politik adalah ketidakmampuan pembuat kebijakan untuk memahami rumusan rekomendasi yang seringkali hanya dipahami spesialis di bidang kesehatan. Oleh karena itu, solusi baku yang kerap ditekankan adalah dengan mengingat pentingnya mengemas rekomendasi menjadi sederhana, ringkas, to the point, dan menarik, dengan fokus utama menonjolkan kualitas keilmiahan bukti.
Melihat Bukti Terawan
Meski untuk urusan ini Menteri Terawan sudah sangat tepat ditempatkan di posisinya. Tetapi bukti hasil riset tidak selalu identik dengan bukti kebijakan. Perannya dalam proses politik kebijakan sangatlah vital.
Namun sayangnya, hingga saat ini, Terawan masih belum mampu beradaptasi sebagai elemen penting seorang pembuat kebijakan. Hal ini terbukti dengan minimnya kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik sehingga menimbulkan asumsi-asumsi masyarakat yang kemudian meragukan kinerja pemerintah.
Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat begitu banyak perbedaan dan jarak antara ranah kerja seorang menteri dan dokter. Jika dokter bekerja sebagai dirinya sendiri, maka menteri bekerja sebagai representasi dari suatu satuan unit kerja.
Jika dokter bekerja dengan mengandalkan pengetahuannya terhadap suatu konsep yang telah ada, maka menteri bekerja untuk menciptakan tatanan konsep baru yang kelak menjadi rujukan berbagai lapisan masyarakat.
Setiap individu yang merupakan anggota masyarakat tentu memiliki perannya masing-masing. Tidak harus sempurna dengan berusaha mengambil alih semua peran, perlu diketahui betapa hanya dengan melakukan yang terbaik di lininya saja sudah cukup membuktikan kebermanfaatannya bagi anggota masyarakat yang lain.
Dengan demikian, tanpa mengurangi rasa hormat, jika tiba masa Menteri Terawan akhirnya menyadari keterbatasan kapabilitas diri dalam mengikuti ritme dan cara kerja seorang pembuat kebijakan, maka akan jauh lebih baik jika beliau menerima kekurangannya tersebut dan berbesar hati untuk turun dari singgasana komando kesehatan nasional sesegera mungkin.
Sebagaimana peribahasa “lebih baik berputih tulang daripada berputih mata”, gugur di awal sebagai pejuang kalah perang tentu lebih baik baik daripada tetap hidup hingga akhir sebagai pecundang.
