Demokrasi merupakan diskursus yang selalu menghiasi wacana pemikiran politik, baik secara lokal maupun global. Karena demokrasi diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia.
Namun, agak menggelitik ketika beberapa negara yang otoriter pun mengakui bahwa dirinya; “memaknai demokrasi dan ciri khususnya adalah sesuai dengan kepribadian bangsa”.
Jika kita telaah secara cermat, hakikatnya demokrasi bukanlah konsep baru yang akhir-akhir ini muncul. Namun demikian, merupakan ide serta gagasan ribuan tahun lalu yang muncul pada zaman Yunani Kuno, tepatnya di Kota Athena.
Makna Demokrasi
Secara sederhana, demokrasi bermakna “suatu sistem pemerintahan yang sepenuhnya berada dalam kuasa tangan rakyat”. Karena, istilah demokrasi pertama kali ada oleh sejarawan Yunani bernama Herodatus pada abad ke-5 SM.
Herodatus memulai pemahaman akan demokrasi lewat pertanyaan yang ia ajukan. “Berapa banyak orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara?”. Herodatus pun menjawabnya sendiri, yakni; “Satu, beberapa dan banyak orang”.
Berdasarkan jawaban tersebut, maka terdapat pembidangan sistem yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Herodatus pun kemudian menyusun tiga prinsip demokrasi, yakni: kesetaraan dalam hukum, partisipasi warga negara dalam pembuatan hukum, dan kebebasan berbicara (Lipson, 1964 dalam Dr. Victor Silaen: 2012, hal 1).
Selain Herodatus, terdapat satu pemikir lagi yang menurut penulis idenya tentang sistem demokrasi sangat ideal mencerminkan sikap demokrasi. Pemikir tersebut yakni Thucydides. Menurutnya, dalam konteks pemerintahan berdemokrasi siapapun berhak naik menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya.
Tak peduli bagaimana pun orang tersebut, tidak boleh ada pencegahan bagi dia yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selama ia mampu berkontribusi secara positif, adalah keharaman dan pelanggaran besar apabila mencegah/melaranganya. Perihal hak beraspirasi dan berbicara, hukum harus hadir menjamin hak serta keselamatanya.
Sebenarnya sejak awal kemunculan, demokrasi bermakna pemerintahan rakyat atau rakyat yang berkuasa penuh (demos: rakyat, kratein: memerintah); itu sudah menuai banyak kritikan tajam dari para pemikir Yunani.
Dalam pandangan mereka, warga negara biasa tidak berkompeten dalam memimpin suatu negara, memandang sesuatu secara pribadi dan semata mengurus hal-hal jangka pendek (walaupun atas nama demokrasi yang ideal).
Pemikir yang paling tajam kritikanya berasal dari Plato, penganut filsafat etis. Walaupun demikian, rakyat Yunani meyakini bahwa demokrasi merupakan tatanan bernegara yang terbaik sebagai penunjang pembentukan kestabilan politik. Pun Winston Churchili pernah berujar “Democracy is worst possible of government” (demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk di antara bentuk-bentuk pemerintahan lain yang pernah ada).
Pandangan Jack Lively dan Macpherson
Agaknya dalam mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem/bentuk pemerintahan atas kuasa sepenuhnya oleh rakyat bukanlah hal mudah. Terlebih lagi apabila konsep tersebut berhubungan dengan prinsip mayoritas dan asas kesamaan dalm politik. Akan ada banyak pemikiran yang bervariasi dan beragam.
Muncul pertanyaan-pertanyaan seputar “apa itu pemerintahan?” dan “siapa saja yang dimaksud dengan rakyat?”. Jack Lively (1975) dalam bukunya berjudul Domocracy amatlah bagus menjadi referensi dalam memaknai hal tersebut.
Lively mendefinisikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang mengakomodir warga negara dengan mengkualisifikasikan bahwa warga negara berkompetenleh yang berhak memimpin.
Pernyataan Lively pun cukup menarik hingga memunculkan berbagai pertanyaan, di antaranya; “siapakah yang dimaksud warga negara dimaksud dan bagaiamana pembuat kebijakan bisa menjangkaunya?”.
Bagi Lively kelompok mayoritas cocok menjadi pembuat kebijakan dan prosedural lainya. Dan minoritas (rakyat dalam kelompok kecil), harus tunduk dan patuh pada aturan yang ada.
Ihwal kesetaraan politik, Lively menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut terjun dan terlibat. Namun, ia menambahkan perihal partisipasi bergantung sungguh pada latar belakang orang tersebut, seperti: tingkatan pendidikan, akumulasi kekayaan, strata/kelas sosial, karir dan lainya. Beberapa hal itu cukup mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam kehidupan politik.
Apalagi kondisi sekarang, penguasaan atas media mempengaruhi ritme politik suatu wilayah. Jelas-jelas hal semacam ini akan memperpanjang kelanggengan kekuasaan.
Macpherson turut berkomentar terkait kesetaraan politik dalam demokrasi. Ia berpendapat bahwa demokrasi sarat akan nilai kesetaraan politik. Namun hal itu seringkali bertolak belakang dengan makna nilai kesetaraan dalam demokrasi. Kesetaraan selalu menjadi tidak setara ketika mendapat pengaruh dari faktor jenjang pendidikan, strata sosial, serta akses terhadap media massa.
Upaya untuk mendobrak klasterisasi tersebut tidaklah dengan sendirinya akan mewujudkan kesetaraan politik. Selama pejabat elit melanggengkan kekuasaannya, adalah cita-cita utopis untuk mewujudkan kesetaraan politik.
Antara Mayoritas dan Rakyat
Dua pandangan tokoh di atas sudah cukup mengilustrasikan kondisi kehidupan berdemokrasi bangsa kita. Potret-potret ketidakadilan dan diskriminasi cukup menjamur. Dengan demikian, bahwa asas berdemokrasi adalah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Karena yang bisa berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik (bukan satu-satunya, sebab ada banyak dimensi yang memerlukan kontribusi di bangsa kita) hanya yang “dirasa” berkompeten saja. Rupanya pemilihan dan pemilihan ini malah memperlihatkan ketidaksetaraan dalam hidup berdemokrasi.
Praktek oligarki politik menjadi sumber dari segala ketimpangan sosial. Ajaran pancasila dan amanat konstitusi tak lagi diindahkan. Mereka yang berkuasa akan selalu mempersiapkan generasi baru untuk menggantikan posisinya.
Prinsip dalam pemilahan umum, luber dan jurdil entah mengembara kemana. Kesetaraan politik hanya bagian terkecil dari tuntutan rakyat selaku pemegang kuasa penuh negara yang berdemokrasi. Mengingat permasalahan bangsa lainya akan bisa teratasi apabila kesetaraan politik terselesasikan.
Begitulah adanya jika tidak menghayati nilai demokrasi yang sesungguhnya. Seluruh elemen rakyat perlu diakomodir oleh negara sebagai bentuk realisasi nyata kehidupan yang demokratis. Idealnya demokrasi dipahami sebagai alat dalam mewujdukan kesejahteraan, menghilangkan praktek diskriminasi dan mendobrak segala bentuk ketimpangan sosial.
Kesalahan praktek demokrasi adalah ketika demokrasi dijunjung tinggi sebagai media memperkaya diri sendiri. Yang kemudian kita temui pejuang demokrasi, namun ternyata memainkan peran yang non-demokratis.
Keluhuran demokrasi perlu untuk didemonstrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sebagaimana latar belakang kemunculanya, demokrasi tidaklah lebih dari usaha memperlakukan semua warga negara dengan adil. Rasanya untuk mengembalikan ruh demokrasi perlu kiranya menggalakkan apa yang disebut oleh Hasnan Bachtiar sebagai “Teologisasi Demokrasi” (Hasnan Bachtiar, 2020).
Selanjutnya penghayatan terhadap demokrasi diimbangi dengan internalisasi nilai spiritual di dalamnya, agar nilai demokrasi memuat cipratan pikiran-pikiran agama. Demokrasi tidak boleh kering akan nuansa spiritual, sebab agama adalah ruhnya kehidupan yang beradab. Fastabiqul khoirat……
Mahasiswa aktif HKI Universitas Muhammadiyah Malang dan Aktivis IMM Tamaddun FAI UMM.