Cara Mengelola Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan dalam lebuah lembaga pendidikan menjadi satu aspek yang sangat penting. Tanpa adanya sistem keuangan yang baik, maka akan menghambat proses pelaksanaan fungsi lembaganya. Termasuk tujuan dan target.

Sebetulnya, setiap lembaga, sekecil apapun pasti memiliki sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan. Karena itu, pimpinan institusi mesti pandai dalam mengelola keuangannya. Jika tidak, maka bisa dipastikan lembaga akan kesulitan untuk menjadi sebuah lembaga yang maju (modern).

Pengelolaan keuangan memang bukanlah satu-satunya alasan kemajuan sebuah lembaga, masih banyak aspek lain yang mesti menjadi perhatian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi, menurut penulis, persoalan pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan menjadi hal krusial; sebab hampir semua kebutuhan lembaga melibatkan keuangan lembaga entah seberapapun nilainya.

Secara garis besar, tulisan Pusvitasari dan Sukur (2020) dan Soenedi, dkk (2018) memberikan gambaran yang sama tentang bagaimana mengelola keuangan pada lembaga pendidikan. Keduanya menuntut pengelolaan pendidikan yang baik dan tertulis dalam RAKS/RAKM; mulai dari level perencanaan, pelaksanaan pengorganisasian, hingga evaluasi atau pertanggungjawaban. Sebab itu, kedua tulisan tersebut menarik untuk diulas dalam tulisan ini.

Mengelola Keuangan (1)

Pusvitasari dan Sukur (2020) setidaknya memberikan beberapa catatan penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan, antara lain: Pertama, dalam membuat perencanaan anggaran mesti melibatkan beberapa unsur penting, yakni: para pimpinan, dewan Guru, Komite Sekolah, dan Yayasan untuk menyusun kebutuhan lembaga dalam satu tahun ajaran. Perencanaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana akan ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kedua, penyerapan Anggaran Sekolah mesti berjalan sesuai guideline yang tertera dalam RAPBS. Ketiga, kegiatan pembukuan keuangan harus berjalan dengan baik, artinya penanggung jawab keuangan telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan keempat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan Lembaga harus dilakukan dengan akuntabel (terbuka) kepada Kepala Sekolah, Yayasan, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Sistem manajemen lembaga pendidikan modern menitikberatkan aspek keterbukaan informasi publik. Sebab hal itu salah satu bagian penting dalam pelayanan sebuah lembaga. Dalam konteks penggunaan keuanganpun juga harus memenuhi kaidah transparansi dan akuntabel supaya mendapat kepercayaan masyarakat maupun pemerintah.

Hal ini tentu berbeda dengan sistem manajemen pendidikan tradisional yang hanya terpusat pada satu atau dua orang saja, atau dengan kata lain sistem manajemen tertutup. 

Mengelola Keuangan (2)

Hal senada mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dalam sebuah institusi pendidikan juga dikemukakan oleh Soenedi, Jamalie dan Majeri (2018). Mereka berargumentasi bahwa keempat aspek manajemen yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam mewujudkan Lembaga pendidikan yang ideal. Bahkan ia menawarkan tentang sebuah konsep open management system, yang mana seluruh elemen masyarakat bisa mengetahui proses penggunaan kauangan secara bebas.

Pentingnya pengelolaan keuangan di dalam institusi pendidikan tidak lain adalah supaya ketika sekolah ingin menggunakan keuangan; seperti pengadaan sarana dan prasarana atau kegiatan lain yang berhubungan dengan anggaran dapat dikelola dengan rapi dan teratur.

Dalam hal ini, Kepala sekolah sebagai perencana anggaran sekolah harus memahami arus keuangan sekolah. Ia harus memiliki dan menguasai pengetahuan manajemen untuk mengelola keuangan yang ada di sekolah. Sebab untuk melakukan semua kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengelolaan anggaran.

Anggaran sebesar apapun yang bersumber dari pemerintah, masyarakat atau dari pihak mana saja; jika tidak di kelola dengan baik maka tujuan yang ingin di capai oleh sekolah akan sulit terwujud. Dengan kata lain, manakala sistem keuangan pada sebuah lembaga dapat berjalan dengan baik; maka potensi terjadinya kecurangan penggunaan anggaran dapat terminimalisir sehingga tidak lagi terjadi “kebocoran anggaran”