Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

4 menit baca
Teks:
WhatsApp

Tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana agar Pancasila dapat digunakan sebagai ideologi pembangunan secara efektif dan konsisten khususnya di wilayah perbatasan.(Djoko Santoso. E. Manggasa, Indonesia Masa Depan dalam Firna Novi Anggoro). Setiap proses pembangunan di berbagai bidang harus senantiasa dilakukan uji konsistensi dengan nilai nilai Pancasila.

Harus dapat dipastikan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia. (Firna Novi Anggoro, Membumikan Pancasila Sebagai Pembanguan Indonesia).

Jika Pancasila sebagai ideologi pembangunan dapat diterapkan, berbagai hak-hak dasar rakyat diperkirakan akan terpenuhi. Hal tersebut karena Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 konsisten dengan butir-butir yang ada pada konstitusi. Hak-hak dasar rakyat sendiri secara eksplisit dicantumkan secara komprehensif di dalam 18 ayat pada batang tubuh UUD 1945.

Hak-hak tersebut antara lain adalah hak budaya, pasal 18b ayat 1 dan 2, pasal 32 ayat 1 dan 2, hak sipil dan politik, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, 30, pasa; 29 ayat 2. Hak ekonomi dan sosial, pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1,2,3, pasal 34 ayat 1,2, dan 3, serta hak sosial ekonomi dan budaya, pasal 28 a-1. Hak sipil dan politik bertujuan menjamin agar segenap individu warga negara tanpa terkecuali diperlakukan secara terhormat. Sedangkan tujuan hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah meyakinkan bahwa seluruh individu warga negara dapat menjalankan kehidupan mereka secara bermartabat.

*

Dalam menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar menjadi semakin operasional, diperlukan perhatian beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas orientasi Pancasila. Pertama, dimensi teleogis yang menujukkan bahwa pembangunan memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tetapi tergantung pada karunia Tuhan yang Maha Esa dan usaha manusia.

Kedua, dimensi etis yang menunjukkan bahwa dalam Pancasila manusia dan martabat manusia memiliki kedudukan sentral. Seluruh proses pembangunan  diarahkan untuk mengangkat derajat manusia, melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Pembangunan yang manusiawi harus menunjukkan keadilan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.

Ketiga, dimensi integral integratif, yang menempatkan manusia tidak secara individualis melainkan dalam konteks strukturnya. Manusia harus dilihat dalam keseluruhan sistem yaitu meliputi masyarakat, dunia dan lingkungannya. Pembangunan diarahkan bukan saja kepada peningkatan kualitas hidup manusia, melainkan juga kepada peningkatan kualitas strukturnya. Hanya dengan wawasan yang utuh demikian itu keseimbangan hidup terjamin.(Alfan Alfian, n 12) 142, dalam Fajrin Novi Anggoro, hal 230).

Kebijakan Mewujudkan Keadilan Sosial

Pembangunan nasional pada hakikatnya diarahkan untuk membebaskan rakyat indonesia dari berbagai bentuk ketidakberdayaan, ketimpangan dan keterbelakangan. Hal prioritas utama yang perlu dilakukan adalah menjamin bahwa desain pembangunan mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat indonesia pada tingkatan yang sama serta tidak melahirkan embrio ketidakadilan yang baru.

Dengan demikian, proses pembangunan dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang sosial ekonomi dan politik harus dihilangkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan secara berkeadilan tanpa terkecuali.

Amartya Sen menyatakan bahwa kapabilitas setiap orang pada dasarnya tidak sama. Perbedaan kondisi pribadi setiap orang (heterogenitas personal), kondisi lingkungan dan alam mereka tinggal, hubungan dalam komunitas membuat kapabilitas setiap orang menjadi berbeda-berbeda dalam mencapai suatu (ability to achieve) yang mereka anggap bernilai. Dalam pandangan Sen, melalui kapabilitas kita bisa melihat kemampuan seseorang untuk mengubah komoditas, pendapatan, atau manfaat menjadi capaian yang dianggap bernilai atau konstitutif bagi kesejahteraannnya. (Sunaya, Etika Berbasis Kebebasan, Amartya Sen, 2017;109 dalam Firna Novi Anggoro), hal 230-231).

*

Sen menyatakan kemampuan masyarakat dalam mencapai sesuatu yang bernilai tidak hanya ditentukan oleh upaya yang mereka lakukan sendiri. Tercapainya hal tersebut ditentukan oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Hingga kini kebijakan pembangunan ekonomi indonesia dan di banyak negara lain masih menjadikan pertumbuhan dan pendapatan per kapita sebagai referensi keberhasilan.

Model pembangunan semacam ini biasanya kurang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, keragaman budaya atau nilai dalam masyarakat, serta perlindungan kebebasan dan hak dasar. Sen menekankan perlindungan kebebasan dan hak dasar warga, perlindungan lingkungan, dan perluasan kapabilitas harus menjadi bagian dari protek pembagunan.

Melalui pendekatan kebebasan dan kapabilitas, Sen mengaitkan pembangunan dengan masalah yang lebih mendasar, yakni tentang kualitas hidup manusia itu sendiri. Bagi Sen, kualitas hidup manusia terkait dengan kemampuan mereka meraih sesuatu yang dianggap bernilai. Sebuah negara yang bisa saja memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapat yang tinggi, namun jika pada saat yang sama mereka haus menanggung kerusakan lingkungan yang parah, nilai dan budaya mereka tidak terlindungi dan mereka tidak memiliki kebebasan berbicara, maka seluruh capaian ekonomistik tersebut tidak terlalu memiliki banyak makna bagi kualitas hidup (quality of life).

Bagikan:
Penulis 7 Tulisan

Fitratul Akbar

Penulis dan kontributor aktif di Rahma.ID, menyajikan inspirasi, pemikiran, dan pandangan yang mencerahkan bagi perempuan dan keluarga muslimah.

Leave a Comment